TANPA BATAS

Pilgub DKI putaran kedua akan dihelat besok, tanggal 19 April 2017 ini, tinggal esok hari. Lantas bagaimana kaum muslim—khususnya muslim moderat—dalam menyikapi hal tersebut, mengingat ada dua pasangan calon yang sama-sama kuat dan dilematis. Calon petahana yang memiliki basis massa dan kebetulan seorang non muslim, melawan calon penantang yang beragama Islam. Dimana dalam konteks ini, isu agama menjadi barang dagangan yang boleh jadi sangat laris dalam meraih dukungan massa.

Pertama, Basuki Cahaya Purnama (Ahok). Sebagai petahana, ia tahu persis segudang permasalahan yang ada di DKI Jakarta. Dalam berbagai debat Cagub, ia tampil memukau dengan paparan jelas dan sangat teknis mengenai sumber permasalahan dan tawaran solusi yang sedang ataupun yang akan dilakukan. Akan tetapi yang menjadi dilematis, adalah posisi Ahok yang juga seorang Kristiani berkebangsaan Tionghoa. “Etnis Tionghoa” mungkin faktor yang tidak terlalu sensitif bagi banyak orang, karena pasca reformasi dan adanya kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid, kaum Tionghoa mendapat tempat yang sejajar di mata hukum dengan warga pribumi. Warga pribumipun tak ada masalah untuk hidup berdampingan dengan masyarakat Tionghoa. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Satu hal yang menjadi permasalahan adalah bahwa ia adalah seorang Kristiani, yang bagi seorang muslim—dimana dari segi jumlah ia mayoritas—merupakan hal yang masih sangat tabu. Dari banyak literatur klasik yang mana itu masih diamini dan ditaqlidi oleh sebagian besar ulama’, menganggap bahwa “memilih pemimpin kafir itu hukumnya haram”. Sontak pencalonan Ahok sebagai Cagub (walau cawagubnya seorang muslim) membuat sebagian muslim di DKI Jakarta menjadi geram. Hal tersebut diperparah dengan blunder video pidato Ahok di Kepulauan Seribu tentang tafsir surat Al-Maidah ayat 51. Buah dari tindakannya tersebut berujung pada demo besar-besaran yang dihelat oleh kelompok umat Islam yang anti kepada pemimpin non muslim. Aksi yang reaksioner ini mayoritas diikuti oleh kelompok-kelompok muslim yang pro terhadap penegakan syari’at Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Ahok yang non muslim, kemudian komentarnya terkait Surat Al-Maidah ayat 51 dan gaya keemimpinannya yang kasar, menjadi senjata ampuh bagi mereka untuk menggulingkannya dari kursi pencalonan Cagub DKI. Mewakili umat Islam Indonesia yang mayoritas berada pada tataran grass roots, maka akan sangat mudah untuk terpancing mengikuti demo anti Ahok tersebut, dengan misi mulia yaitu melengserkan calon pemimpin non muslim dan menjatuhkan pilihan kepada calon gubernur yang beragama Islam. Gelombang aksi penolakan yang dilakukan oleh beberapa gabungan ormas Islam tersebut, berujung pada aksi besar-besaran yang dilakukan beberapa kali. Akan tetapi, usaha mereka sepertinya sia-sia, karena Ahok masih tetap bebas melenggang maju terus ke kursi Cagub DKI. 

Calon kedua adalah Anis Baswedan. Ia menjadi populer dengan “Gerakan Indonesia Mengajar”-nya yang sukses menarik perhatian anak-anak muda berprestasi dan memiliki semangat tinggi untuk menjadi role model guru terbaik di daerah-daerah tertinggal. Setelah itu ia kembali tenar setelah mengikuti konvensi Partai Demokrat yang akan menentukan calon presiden 2014-2019 dari parpol ini. Ia pun mendapat basis dukungan dari anak-anak muda yang mengkonsolidasikan diri ke dalam gerakan “turun tangan”. Menurut Anis, kita tidak boleh urun angan saja terhadap Republik ini, tetapi juga harus turun tangan langsung dan bersama-sama memperbaikinya. Masih menurut Anis, salah satu gerakan turun tangan ini adalah terjun di dalam tataran praktis menjadi calon pemimpin. Namun, setelah gagal di konvensi Partai Demokrat, ia mengalihkan basis pendukungnya—yang sebagian besar anak-anak muda itu—untuk geser mendukung pasangan Djokowi-JK dan menjadi tim pemenangannya. Satu hal yang menarik, kali ini ia benar-benar menjalankan dukungan politik nya ini untuk mendapatkan posisi dalam Kabinet Jokowi. Hal itu terbayar dengan dijadikannya ia sebagai bagian tim transisi yang menyusun komposisi kabinet “Kerja” kala itu. Ia pun mendapatkan posisi menggiurkan, yaitu menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama, setelah ia terkena ressufle Kabinet Kerja yang memaksanya hengkang dari jabatan menteri. Karena tidak memiliki gerbong partai politik, ia pun mengakhiri kebersamaannya dengan Jokowi dan kembali menjadi akademisi yang setia mendampingi keluarga di rumah. Akan tetapi, itu tidak berlangsung lama setelah masa pencalonan Pilgub DKI tiba, ia dipinang oleh Parpol yang dulu sangat lantang ia kritik saat mendukung Jokowi, yaitu Partai Gerindra. Tanpa pikir panjang, iapun menerima pinangan dari Prabowo Subianto untuk menjadi calon gubernur bersama Sandiaga Uno. Pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi berhasil lolos pada putaran kedua setelah berhasil mengalahkan pasangan Agus-Silvi yang diusung oleh Partai Demokrat. Dukungan masyarakat DKI Jakarta—terutama umat Islam—terus mengalir kepada paslon Anies-Sandi ini. Hal yang menarik adalah banyaknya kelompok Islam pro-syari’ah atau kelompok Islamis memberikan dukungannya kepada Anies-Sandi. Sebut saja FPI (Front Pembela Islam), FUI (Forum Umat Islam) dan bahkan yang anti Demokrasi—HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)—yang ketiganya memantapkan dukungan kepada Anies-Sandi untuk mengganjal menangnya Ahok (yang non muslim) dalam perhelatan ini. Sungguh sangat dilematis, khususnya bagi muslim kebanyakan yang moderat, karena dukungan kelompok-kelompok Islam garis kanan ini mengindikasikan adanya kontrak politik berbau formalisasi syari’at Islam. Tanpa perlu bukti fisik pun—FPI, FUI dan HTI—ketiganya adalah agen-agen formalisasi syari’at Islam dalam Undang-Undang dalam segala aksi dan forum-forum kegiatannya. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa, kaum muslim moderat adalah mereka yang ingin menjalankan ajaran agama Islam dengan damai, santun, ikhlas tanpa paksaan. Mereka adalah penjaga gawang NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan kesadaran penuh bahwa Negara Indonesia ini terbentuk oleh adanya kesepakatan bersama. Kesepakatan untuk menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, prinsip kebhinekaan, dan menjaga keutuhan NKRI. Muslim moderat sadar, bahwa tidak perlu payung formal syari’at Islam yang melembaga, untuk menjalankan ajaran agama Islam. Karena Umat Islam sudah dengan leluasa dapat menjalankan ajaran agamanya tanpa intervensi siapapun. Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang multi etnis, multi budaya, multi bahasa dan multi agama. Jika doktrin salah satu agama dijadikan sebagai peraturan hukum positif yang di-Undangkan, maka yang akan terjadi adalah konflik agama dan bahkan disintegrasi bangsa. Muslim moderat adalah mereka yang berhasil mensintesiskan antara kecintaan kepada agama Islam dan kecintaan terhadap tanah air Indonesia. 

Dua paslon dalam putaran terakhir di Pilgub DKI tahun 2017 ini menyisakan dilema berat bagi kaum muslim yang berhaluan moderat. Apabila ada dua calon pemimpin yang sama-sama baik dalam track recordnya,  maka jalan lain kemudian kita lihat apa agamanya. Jika menggunakan agama calon pemimpin sebagai indikator dalam memilih, maka sudah barang tentu pilihan akan jatuh ke Anis-Sandi. Akan tetapi melihat gelombang dukungan dari kelompok muslim kanan yang pro formalisasi syari’at Islam, maka ini juga bertentangan dengan prinsip moderasi yang sudah dipegang. 

Semoga umat Islam Provinsi DKI Jakarta bisa arif dalam memilih. Jika Ahok yang terpilih, semoga ia menjadi pemimpin yang santun, menghargai pluralitas agama dan memimpin dengan demokratis. Namun, jika Anis yang menang, semoga ia tidak terjebak dalam kontrak politik formalisasi syari’at Islam dalam bentuk Perda Syari’ah di DKI Jakarta. Hal yang lebih terpenting lagi adalah semoga tidak ada konflik vertikal maupun horizontal yang terjadi pada masyarakat DKI Jakarta. Pilihan gubernur ini adalah pesta demokrasi yang menjadi perayaan warga negara Indonesia dan harus terselengara sedara jujur, aman dan damai dengan menghormati pilihan masing-masing. 

Wallau A’lam